Hukum Nürnberg

Bagian dari seri
Diskriminasi
Bentuk Institusional Struktural
Arah diskriminasi Agama Bahasa Difabel Genetika Warna rambut Tekstur rambut Tinggi badan Penampilan Ukuran badan Pangkat dan jabatan Kasta Kelas Rasisme Nordikisme Warna kulit Seks Orientasi seks Umur
Sosial Aseksual Arofobia Adultisme Antialbino Antiautisme Anti pecandu narkoba Antitunawisma Antiintelektualisme Anti-interseks Antikidal Anti-Mason Aporofobia Audisme Bifobia Kronisme Elitisme Efebifobia Stigma sosial terhadap orang gemuk Gayfobia Gerontofobia Heteroseksisme HIV/AIDS Homofobia Kusta Lesbofobia Misandri Misogini Nepotisme Orang asing abadi Pedofobia Perempuan hamil Sektarianisme Supremasisme Hitam Putih Transfobia Nonbiner Transmisogini Diskriminasi terhadap transpria Vegafobia Xenofobia
Diskriminasi agama Ahmadiyah Ateisme Baháʼí Buddha Katolik Kristen pasca-Perang Dingin Druze Falun Gong Hindu Penganiayaan Untouchability Islam Penganiayaan Saksi-Saksi Yehuwa Yahudi Yahudi LDS/Mormon Neopaganisme non-Muslims Ortodoks Timur Ortodoks Oriental Kubti Protestanisme Rastafari Sikh Syiah Sufi Sunni Zoroastrian
Etnis/kebangsaan Albania Afrika Amerika Arab Armenia Australia Austria Inggris Kanada Katalan Chili Kroasia Mandarin Belanda Bahasa Inggris Estonia Eropa Filipina Finlandia Prancis Jerman Georgia Yunani Haiti Hazara Hindu Hispanik Hungaria Igbo India Iran atau Persia Irlandia Israel Italia Jepang Yahudi Khmer Korea Kurdi Melayu Meksiko Timur Tengah Mongolia Pakistan Pashtun Polandia Portugis Quebec Romani Rumania Rusia Skotlandia Serbia Slav Soviet Thailand Turki Ukraina Vietnam Barat
Manifestasi Kekejaman terhadap hewan Kompleks industri hewan Percobaan hewan Fitnah darah Olahraga berdarah Bullying Karnisme Sterilisasi wajib Kontrajihad Genosida budaya Demosida Kejahatan kebencian disabilitas Pendidikan Ekonomi Eliminasisme Ketenagakerjaan Musuh rakyat Pembersihan etnis Kebencian etnis Lelucon etnis Etnosida Konversi paksa Pertunjukan aneh persekusi gay Gendersida Mutilasi genital Genosida contoh Langit-langit kaca Fitnah Kejahatan kebencian Kelompok kebencian Ucapan kebencian Pembuangan tunawisma Perumahan Indian rolling Kejahatan kebencian LGBT Ketakutan Lavender Penghakiman massa makan daging Hipotek Murder music Segregasi pekerjaan Persekusi Pogrom Pembersihan Perang ras Ketakutan Merah Persekusi agama Mengkambinghitamkan Akademi segregasi Aborsi selektif jenis kelamin Perbudakan Slut-shaming Terorisme agama Kekerasan agama Perang agama Trans bashing Viktimisasi Kekerasan terhadap perempuan White filght White power music Penjualan istri Perburuan penyihir
Kebijakan diskriminasi Segregasi usia ras agama Seks Usia pencalonan Darah murni Derajat darah Kejahatan apartheid Disabilitas Yahudi Katolik Etnokrasi Etnopluralisme Kesenjangan upah antargender Peran gender Gerontokrasi Gerrymandering Bangku ghetto Interniran Kuota Yahudi Hukum Jim Crow Hukum Perlindungan Bangsa McCarthyisme Kontroversi donor darah LSL Nonperson Numerus clausus (sebagai kuota agama atau ras) Hukum Nuremberg Aturan satu tetes Kuota ras Kemudi ras Redlining Pernikahan sesama jenis (hukum dan isu yang melarang) Ateisme negara Agama negara Hukum sodomi Hukum kejelekan Penindasan pemilih
Melawan diskriminasi Tindakan afirmatif Hak asasi hewan Hukum antidiskriminasi Asimilasi budaya Pluralisme budaya Pelatihan keragaman Pemberdayaan Feminisme Memerangi Diskriminasi Hak asasi manusia Hak interseks Hak LGBT Maskulisme Multikulturalisme Tanpa kekerasan Integrasi ras Penentuan nasib sendiri Integrasi sosial Toleransi
Topik terkait Allofilia Antroposentrisme Sentimen antibudaya Asimilasi Bias Hak istimewa Kristen Diskriminasi data Dehumanisasi Keragaman Penalti etnis Eugenika Penindasan terinternalisasi Interseksionalitas Kompleks Madonna-pelacur Hak istimewa laki-laki Model medis disabilitas autisme Multikulturalisme Keragaman saraf Oikofobia Penindasan Kebrutalan polisi Kebenaran politik Polikulturalisme Jarak kekuasaan Prasangka Bias rasial dalam berita kriminal Rasisme menurut negara Intoleransi agama Bias jender generasi kedua Keangkuhan Pengasingan sosial Model sosial disabilitas Stigma sosial Stereotip ancaman Hak istimewa kulit putih
l b s

Hukum Nürnberg (bahasa Jerman: Nürnberger Gesetze, pelafalan [ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛtsə] ^ⓘ) adalah serangkaian undang-undang antisemit dan rasis yang disahkan oleh Jerman Nazi pada tanggal 15 September 1935 dalam rapat khusus Reichstag sewaktu pertemuan akbar Partai Nazi di Nürnberg. Dua aturan yang disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman, yang melarang bangsa Jerman menikah atau berhubungan intim dengan orang Yahudi dan melarang Yahudi mempekerjakan perempuan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun; serta Undang-Undang Kewarganegaraan Reich, yang menetapkan bahwa hanya orang-orang berdarah Jerman atau terkait yang berhak menjadi warga negara Reich, selebihnya akan dianggap sebagai penduduk tanpa hak kewarganegaraan. Ketetapan tambahan yang mengatur mengenai penggolongan Yahudi disahkan pada tanggal 14 November, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich secara resmi diberlakukan sejak saat itu. Cakupan undang-undang tersebut diperluas pada tanggal 26 November bagi bangsa Romani dan kulit hitam. Ketetapan tambahan tersebut menyatakan bangsa Romani adalah "musuh negara secara ras", golongan yang setara dengan Yahudi.

Sehubungan dengan kebijakan luar negeri Nazi, penegakan hukum tersebut baru dimulai seusai penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1936 di Berlin. Setelah berkuasanya Hitler pada tahun 1933, Nazi mulai menerapkan kebijakan antisemit, termasuk membentuk Volksgemeinschaft (paguyuban rakyat) berdasarkan ras. Kanselir dan Führer (pemimpin) Partai Nazi, Adolf Hitler, menitahkan pemboikotan nasional terhadap bisnis Yahudi pada tanggal 1 April 1933, dan mengesahkan Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional pada 7 April. Undang-undang tersebut melarang ras non-Arya bekerja di sektor hukum, pegawai negeri, serta tidak diperbolehkan mengajar di sekolah menengah dan universitas. Buku-buku yang dianggap tidak mencerminkan Jerman, termasuk karangan penulis Yahudi, dimusnahkan dalam aksi pembakaran buku nasional pada tanggal 10 Mei 1933. Warga Yahudi diusik dan dizalimi secara keji. Mereka terus-terusan ditindas, dilucuti haknya sebagai warga negara dan warga sipil, dan akhirnya dilenyapkan sepenuhnya dari masyarakat Jerman.

Penegakan Hukum Nürnberg menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang melumpuhkan kalangan Yahudi. Yahudi yang melanggar undang-undang pernikahan dipenjarakan, dan setelah bebas, mereka ditangkap kembali oleh Gestapo dan dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Warga non-Yahudi secara bertahap berhenti bersosialisasi dengan Yahudi atau berbelanja di toko-toko milik Yahudi, sehingga banyak toko yang akhirnya tutup karena tidak memiliki pelanggan. Lantaran Yahudi tidak lagi diizinkan bekerja di sektor pemerintahan atau pelayanan publik seperti tenaga kesehatan dan pendidikan, banyak pemilik usaha kelas menengah dan kalangan profesional yang terpaksa menjadi pekerja kasar. Pindah ke luar negeri juga sulit, sebab Yahudi diharuskan menyerahkan hingga 90% kekayaannya sebagai pajak jika hendak keluar dari Jerman.^[1] Pada tahun 1938, hampir mustahil bagi calon emigran Yahudi untuk menemukan negara yang bersedia menerima mereka. Usulan deportasi massal seperti Rencana Madagaskar juga mustahil dilaksanakan oleh Nazi, dan sejak pertengahan 1941, pemerintah Jerman mulai melakukan pemusnahan massal Yahudi Eropa.

Partai Nazi adalah salah satu partai politik kanan jauh yang ada di Jerman seusai Perang Dunia I.^[2] Haluan partai tersebut meliputi pembubaran Republik Weimar, penolakan ketentuan Perjanjian Versailles, antisemitisme radikal, dan anti-Bolshevisme.^[3] Partai Nazi menjanjikan pembentukan pemerintahan pusat yang kuat, memperluas Lebensraum (ruang hidup) bagi bangsa Jerman, membentuk Volksgemeinschaft (paguyuban rakyat) berdasarkan ras, dan pembersihan rasial dengan cara menindas Yahudi, yang akan dicabut hak kewarganegaraan dan hak sipilnya.^[4]

Setelah gagal melakukan upaya kudeta dan dipenjarakan pada tahun 1924, Hitler mendiktekan Mein Kampf kepada wakilnya, Rudolf Hess.^[5] Mein Kampf adalah autobiografi dan paparan ideologi Hitler yang menguraikan rencananya untuk mengubah tatanan masyarakat Jerman menjadi satu kesatuan berdasarkan ras. Di dalamnya, ia memaparkan pandangannya mengenai Bolshevisme Yahudi, teori konspirasi yang meyakini adanya persekongkolan Yahudi internasional untuk menguasai dunia, dan menganggap Yahudi adalah musuh utama bangsa Jerman. Sepanjang hidupnya, pandangan Hitler mengenai Yahudi sebagaimana yang diuraikannya dalam Mein Kampf tidak pernah goyah.^[6] Partai Nazi mendukung rencana pembentukan Volksgemeinschaft ("paguyuban rakyat") untuk menyatukan segenap bangsa Jerman menjadi sebangsa sejawat, sembari mengecualikan orang-orang yang dianggap sebagai golongan berbeda atau ras asing (Fremdvölkische).^[7]

Diskriminasi terhadap Yahudi semakin gencar setelah Nazi berkuasa. Serangkaian penyerangan dilancarkan oleh anggota Sturmabteilung (SA; satuan paramiliter Partai Nazi) terhadap tempat usaha, sinagoge, dan kantor hukum Yahudi.^[8] Pada tanggal 21 Maret 1933, dalam acara pertemuan komite Veteran Perang Yahudi, mantan anggota kongres Amerika Serikat, William W. Cohen, mendesak agar Amerika memboikot seluruh barang-barang buatan Jerman.^[9] Pada akhir Maret, pemboikotan global terhadap barang-barang Jerman diumumkan, yang didukung oleh sejumlah organisasi Yahudi terkemuka (meskipun tidak semuanya, misalnya Badan Deputi Yahudi Britania).^[10] Sebagai tanggapan, Hitler menitahkan pemboikotan nasional usaha milik Yahudi pada tanggal 1 April 1933.^[8] Pada masa itu, banyak pihak yang bukan anggota Partai Nazi turut mendukung pemisahan Yahudi dari masyarakat Jerman.^[11] Pada tanggal 7 April 1933, Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional disahkan. Undang-undang tersebut memaksa seluruh Yahudi yang bekerja di sektor hukum atau sebagai pegawai negeri untuk pensiun, juga melarang Yahudi mengajar di universitas.^[12][13] Kebijakan serupa juga mencabut hak orang Yahudi yang bekerja di sektor lainnya untuk membuka praktik.^[12] Pada tahun 1934, Partai Nazi menerbitkan sebuah pamflet berjudul "Warum Arierparagraph?" ("Mengapa ada Hukum Arya?"), yang merangkum penjelasan kenapa undang-undang tersebut harus diberlakukan.^[14] Dalam rangka menghapuskan "pengaruh Yahudi" dari kehidupan budaya Jerman, Liga Mahasiswa Sosialis Nasional mengeluarkan buku-buku yang dianggap tidak mencerminkan Jerman dari perpustakaan, dan aksi pembakaran buku nasional dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1933.^[15] Kekerasan dan penindasan ekonomi dimanfaatkan oleh rezim Nazi untuk mendorong Yahudi agar pindah dari Jerman secara sukarela.^[16] Undang-undang yang disahkan pada bulan Juli 1933 mencabut hak kewarganegaraan Yahudi Jerman naturalisasi, yang dijadikan sebagai dalih pengusiran para imigran Yahudi dari Jerman (terutama Yahudi Eropa Timur).^[12] Banyak kota memasang tanda yang melarang masuknya Yahudi.^[17] Sepanjang tahun 1933 dan 1934, usaha milik Yahudi tidak diperbolehkan memasuki pasar, dilarang beriklan di surat kabar, dan dibatalkan kontraknya oleh pemerintah. Warga Yahudi terus diusik dan dizalimi.^[18]

Undang-undang lainnya yang disahkan pada masa itu adalah Undang-Undang Pencegahan Penyakit Keturunan (disahkan 14 Juli 1933), yang mewajibkan sterilisasi paksa bagi orang-orang pengidap penyakit keturunan, fisik, dan mental.^[19] Sesuai ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pelaku Kriminal (disahkan 24 November 1933), para bramacorah dipaksa pula menjalani sterilisasi.^[20] Undang-undang tersebut juga dimanfaatkan untuk menjebloskan para pelaku "penyimpangan sosial" ke penjara atau kamp konsentrasi Nazi, termasuk pengangguran akut, pelacur, pengemis, pecandu alkohol, gelandangan, orang kulit hitam, dan Romani (disebut "Gipsi").^[21][22]

Kantor Pusat Pemberantasan Gipsi didirikan tahun 1929 pada masa Republik Weimar.^[23] Pada bulan Desember 1938, Reichsführer-SS Heinrich Himmler mengeluarkan perintah untuk "memerangi wabah Gipsi". Orang Romani digolongkan berbeda lantaran karakteristik rasialnya, bukan lantaran perilaku antisosial sebagaimana digolongkan oleh pemerintah sebelumnya.^[24] Kebijakan tersebut diteruskan oleh Robert Ritter dari Biro Kebersihan Rasial dan Penduduk Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1942, ia menggolongkan Gipsi pada skala ZM+, ZM tingkat pertama dan kedua, dan ZM- untuk menguraikan semakin berkurangnya kemurnian darah Romani.^[25] Penggolongan tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang Romani dan tunduk pada undang-undang anti-Romani jika memiliki dua buyut yang berdarah Romani.^[26] Menurut Kementerian Dalam Negeri, "permasalahan Gipsi" tidak bisa diatasi dengan pemukiman paksa atau pemenjaraan di Jerman. Oleh sebab itu, Nazi menyiapkan rancangan "Undang-Undang Gipsi" yang tujuannya untuk melengkapi dan mendampingi Hukum Nürnberg. Rancangan undang-undang tersebut menganjurkan agar seluruh orang Romani diidentifikasi dan didaftarkan, kemudian disterilisasi dan diusir dari Jerman. Pada tahun 1938, petugas kesehatan masyarakat diperintahkan untuk mendaftarkan semua orang Romani dan Mischlinge Romani.^[27] Meski Himmler berniat memberlakukan undang-undang tersebut, yang menurutnya akan mencegah "pencampuran darah lebih lanjut dan bisa mengatasi semua persoalan paling mendesak berkaitan dengan keberadaan Gipsi di ruang hidup bangsa Jerman",^[28] Nazi tidak pernah mengesahkan "Undang-Undang Gipsi".^[29] Pada bulan Desember 1942, Himmler memerintahkan agar semua orang Romani dikirim ke kamp konsentrasi Nazi.^[24]

Bagian dari seri
Antisemitisme
Bagian dari sejarah Yahudi
Sejarah Garis waktu Sumber
Manifestasi Agama Akademik Anti-globalisasi Arab Baru Boikot Ekonomi Islam Kekristenan Nation of Islam Holokaus Perang Gaza Ras Sekunder Seluruh dunia
Rumor antisemit Bolshevisme Yahudi Deisida Judeo-Masonisme Legenda tikam belakang Libel darah Lobi Yahudi Pajak kosher Pemerintahan Pendudukan Zionis Penistaan hosti Peracunan sumur Skandal Dreyfus
Karya antisemit On the Jews and Their Lies Protocols of the Elders of Zion The International Jew Mein Kampf Zweites Buch The Secret Relationship Between Blacks and Jews The Turner Diaries Hunter (William Luther Pierce)
Antisemitisme di Web 4chan (/pol/) 8chan The Daily Stormer Jew Watch Metapedia Occidental Observer Renegade Tribune The Right Stuff Stormfront Tiga kurung lengkung The Unz Review
Penindasan Ghetto di Eropa Holokaus Inkuisisi Spanyol Judensau Kuota Yahudi Nazisme Pemisahan Pengusiran Pogrom Tanda kuning Topi Yahudi
Penentang UN Watch Anti-Defamation League Community Security Trust Fundamental Rights Agency (FRA) Stephen Roth Institute Wiener Library Southern Poverty Law Center (SPLC) Simon Wiesenthal Center (SWC) Union of Councils for Soviet Jews (UCSJ) Swedish Committee Against Antisemitism (SCAA) Yad Vashem Zionisme
Kategori
l b s

Sehubungan dengan kekecewaan terhadap para pimpinan Partai Nazi yang berjanji akan melenyapkan keberadaan Yahudi dari masyarakat Jerman, para anggota SA melampiaskan kekesalannya kepada minoritas Yahudi. Laporan Gestapo pada awal 1935 mengungkapkan bahwa anggota awam Partai Nazi hendak memberlakukan solusi bagi "Permasalahan Yahudi... dimulai dari bawah yang kemudian harus diikuti oleh pemerintah".^[31] Penyerangan, perusakan, dan pemboikotan terhadap Yahudi, yang dihentikan sementara oleh pemerintah Nazi pada tahun 1934, meningkat kembali pada tahun 1935 di tengah kampanye propaganda yang disetujui oleh kepala pemerintahan.^[31] Kebanyakan pihak yang bukan anggota partai mengabaikan pemboikotan tersebut dan menentang adanya kekerasan lantaran mengkhawatirkan keselamatannya sendiri.^[32] Sejarawan Israel Otto Dov Kulka berpendapat bahwa ada perbedaan pandangan antara Alte Kämpfer (anggota lama partai) dengan masyarakat umum, tetapi orang Jerman yang tidak aktif secara politik pun mendukung diberlakukannya undang-undang antisemit baru yang lebih tegas pada tahun 1935.^[33] Permasalahan tersebut kemudian ditetapkan sebagai persoalan negara akibat makin gencarnya hasutan antisemit.^[34]

Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick mengumumkan pada tanggal 25 Juli bahwa undang-undang yang melarang pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi akan segera diberlakukan, dan menganjurkan agar pencatat pernikahan tidak mengeluarkan surat keterangan bagi pernikahan semacam itu untuk sementara waktu. Rancangan undang-undang tersebut juga menyerukan larangan pernikahan bagi orang-orang berpenyakit keturunan.^[35]

Hjalmar Schacht, Menteri Ekonomi dan presiden Reichsbank, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Alte Kämpfer dan SA karena berdampak buruk terhadap perekonomian.^[34] Tindak kekerasan tersebut juga memperburuk reputasi Jerman di kalangan internasional.^[36] Oleh sebab itu, Hitler memerintahkan anggota partainya untuk menghentikan "tindakan main hakim sendiri" terhadap Yahudi Jerman pada tanggal 8 Agustus 1935, dan Frick mengancam akan mengambil tindakan hukum bagi anggota Partai Nazi yang tidak mengindahkan perintah tersebut.^[34] Menurut pandangan Hitler, undang-undang antisemit baru harus segera diberlakukan demi menenangkan orang-orang radikal di dalam partai yang terus-terusan melakukan tindak kekerasan untuk meniadakan keberadaan Yahudi dari kehidupan masyarakat Jerman.^[36] Konferensi menteri diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 1935 untuk membahas permasalahan tersebut. Hitler menentang metode kekerasan lantaran berdampak buruk terhadap perekonomian dan bersikeras bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui pengesahan undang-undang baru.^[37] Undang-undang baru tersebut menurutnya harus mengatur mengenai pernikahan untuk mencegah "pencemaran ras", pencabutan kewarganegaraan Yahudi Jerman, dan undang-undang yang melarang keikutsertaan Yahudi dalam perekonomian.^[38]

Rapat akbar tahunan ketujuh Partai Nazi diadakan di Nürnberg dari tanggal 10 sampai 16 September 1935.^[39] Hitler memutuskan bahwa rapat tersebut akan menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan undang-undang anti-Yahudi yang telah lama ditunggu.^[40] Dalam pidatonya tanggal 12 September, dokter terkemuka Nazi, Gerhard Wagner, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memperkenalkan "undang-undang untuk melindungi kemurnian darah Jerman".^[41] Keesokan harinya, Hitler memanggil Reichstag untuk bertemu di Nürnberg pada tanggal 15 September, hari terakhir rapat akbar tersebut.^[40] Hitler lantas berbicara dengan Hans Pfundtner, Sekretaris Negara di Kementerian Dalam Negeri Reich, dan Wilhelm Stuckart, seorang Penasihat Menteri. Ia memerintahkan mereka berdua untuk merancang undang-undang yang melarang hubungan seksual atau pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Keduanya kemudian memanggil Franz Albrecht Medicus [de] dan Bernhard Lösener dari Kementerian Dalam Negeri ke Nürnberg untuk membantu penyusunan undang-undang tersebut. Kedua pria tersebut tiba di Nürnberg pada tanggal 14 September.^[42] Malam itu, Hitler kembali memerintahkan mereka untuk menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan Reich yang harus sudah siap pada esok pagi.^[38] Hitler menganggap bahwa rancangan awal Undang-Undang Keturunan terlalu toleran. Kira-kira tengah malam, Frick kembali membawa empat rancangan undang-undang baru yang berbeda-beda penegakan sanksinya. Hitler memilih versi yang paling toleran tetapi membiarkan ketentuan penggolongan Yahudi tetap samar.^[43] Hitler mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut adalah "upaya penyelesaian masalah secara hukum, dan jika terbukti gagal, akan dipercayakan oleh undang-undang kepada Partai Sosialis Nasional untuk diselesaikan secara tegas".^[44] Menteri Propaganda Joseph Goebbels melarang penyiaran pengesahan undang-undang tersebut melalui radio, dan memerintahkan agar media Jerman tidak memberitakannya sampai ada keputusan mengenai tata cara penerapan undang-undang tersebut.^[45]

Hukum Ras Nürnberg

Undang-Undang Kewarganegaraan Reich

Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman

Dua Undang-Undang Nürnberg disahkan dengan seia sekata oleh Reichstag pada tanggal 15 September 1935.^[46] Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman melarang bangsa Jerman menikah dan berhubungan intim di luar nikah dengan orang Yahudi, serta melarang Yahudi mempekerjakan perempuan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun. Undang-Undang Kewarganegaraan Reich menyatakan bahwa hanya orang-orang berdarah Jerman atau terkait yang berhak menjadi warga negara Reich; selebihnya akan digolongkan sebagai penduduk tanpa hak kewarganegaraan.^[47] Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan warga negara Jerman adalah orang-orang "berdarah Jerman atau terkait yang dibuktikan melalui perilakunya, bahwasanya ia bersedia dan layak untuk melayani rakyat dan Reich Jerman dengan setia", yang berarti bahwa lawan politik juga bisa dicabut kewarganegaraan Jermannya. Undang-undang tersebut secara efektif dijadikan sebagai alat untuk mencabut hak hukum dan kewarganegaraan orang Yahudi, Romani, dan "golongan yang tidak diinginkan" lainnya.^[48]

Dalam hitungan tahun, 13 undang-undang lainnya diberlakukan, yang semakin menggusur keberadaan Yahudi di Jerman.^[17] Sebagai contoh, keluarga Yahudi tidak diizinkan mengajukan klaim subsidi bagi keluarga besarnya dan dilarang melakukan transaksi bisnis dengan bangsa Arya.^[49]

Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman

Didorong oleh pemahaman bahwa kemurnian darah adalah prasyarat mendasar bagi keberlangsungan hidup bangsa Jerman, dan diilhami oleh tekad yang tidak tergoyahkan untuk memastikan keberadaan bangsa Jerman untuk selamanya, Reichstag dengan seia sekata menetapkan undang-undang berikut, yang dengan ini diumumkan:

Pasal 1

1. Pernikahan antara orang Yahudi dengan warga negara atau keturunan Jerman dilarang. Pernikahan yang tetap dilangsungkan dianggap tidak sah, bahkan jika dilangsungkan di luar negeri untuk menghindari undang-undang ini.
2. Proses pembatalan hanya dapat diputuskan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 2

Hubungan di luar nikah antara orang Yahudi dengan warga negara atau keturunan Jerman dilarang.

Pasal 3

Orang Yahudi dilarang mempekerjakan perempuan warga negara atau keturunan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun di rumah tangga mereka.

Pasal 4

1. Orang Yahudi dilarang mengibarkan bendera Reich atau bendera nasional atau menampilkan warna Reich.
2. Mereka, di sisi lain, diizinkan menampilkan warna Yahudi. Pelaksanaan hak ini dilindungi oleh negara.

Pasal 5

1. Siapa pun yang melanggar larangan sebagaimana Pasal 1 akan dihukum penjara dengan kerja paksa.
2. Laki-laki yang melanggar larangan sebagaimana Pasal 2 akan dihukum penjara atau penjara dengan kerja paksa.
3. Siapa pun yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 3 atau 4 akan dihukum penjara hingga satu tahun dan denda, atau salah satu dari dua hukuman tersebut.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri Reich, bekerja sama dengan dengan Wakil Führer dan Menteri Kehakiman Reich, akan menerbitkan peraturan hukum dan administratif yang diperlukan untuk menerapkan dan melengkapi undang-undang ini.

Pasal 7

Undang-undang ini berlaku satu hari setelah diumumkan, kecuali untuk Pasal 3, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1936.

Undang-Undang Kewarganegaraan Reich

Reichstag dengan seia sekata mengesahkan undang-undang berikut, yang dengan ini diumumkan:

Pasal 1

1. Penduduk adalah seseorang yang merasai perlindungan Reich Jerman dan oleh sebab itu dibebankan kewajiban tertentu terhadapnya.
2. Status penduduk diperoleh sesuai dengan ketentuan Reich dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich.

Pasal 2

1. Warga negara Reich adalah penduduk yang berdarah Jerman atau berdarah terkait, dan dibuktikan melalui perilakunya bahwa ia bersedia dan layak untuk melayani rakyat dan Reich Jerman dengan setia.
2. Kewarganegaraan Reich diperoleh melalui pemberian sertifikat kewarganegaraan Reich.
3. Warga negara Reich adalah satu-satunya pemegang hak politik penuh sesuai dengan undang-undang.

Pasal 3

Menteri Dalam Negeri Reich, bekerja sama dengan dengan Wakil Führer, akan menerbitkan peraturan hukum dan administratif yang diperlukan untuk menerapkan dan melengkapi undang-undang ini.
— Terjemahan diterbitkan oleh Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat ^[50]

Kementerian Dalam Negeri dan Partai Nazi menyepakati bahwa orang-orang yang lahir dari tiga atau lebih generasi Yahudi akan digolongkan sebagai Yahudi, sedangkan yang lahir dari satu generasi Yahudi digolongkan sebagai Mischlinge kelas kedua.^[52] Perdebatan muncul mengenai status orang-orang yang lahir dari dua generasi Yahudi (Mischlinge kelas pertama).^[53] Partai Nazi, terutama para anggota radikalnya, ingin undang-undang tersebut diberlakukan bagi Mischlinge kelas pertama dan kedua. Atas alasan tersebut, Hitler terus menunda dan tidak kunjung memberlakukan undang-undang sampai awal November 1935. Pada akhirnya, diputuskan bahwa orang-orang yang lahir dari tiga generasi Yahudi digolongkan sebagai Yahudi; yang lahir dari dua generasi Yahudi akan dianggap Yahudi hanya jika mereka mempraktikkan agama Yahudi atau memiliki pasangan Yahudi.^[54] Ketetapan tambahan yang merinci ketentuan penggolongan Yahudi disahkan pada tanggal 14 November, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich mulai diberlakukan pada tanggal tersebut. Yahudi tidak lagi menjadi warga negara Jerman dan tidak memiliki hak untuk memilih.^[55] Orang Yahudi dan Gipsi tidak diizinkan memilih dalam pemilihan Reichstag atau memberikan suara dalam referendum Anschluss Austria 1938.^[56] Pegawai negeri yang diberikan pengecualian dalam Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional karena berstatus sebagai veteran perang dipaksa keluar dari pekerjaannya pada tanggal tersebut.^[55] Ketetapan tambahan yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember memaklumatkan pemecatan veteran Yahudi dari sejumlah pekerjaan lainnya yang digaji oleh negara seperti kesehatan dan pendidikan.^[55]

Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick mengusulkan agar pembuktian kemurnian ras semua orang Jerman harus diputuskan melalui pengadilan kewarganegaraan, tetapi usulan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya, pembuktian kemurnian ras seseorang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jerman.^[52][57] Perusahaan swasta diizinkan memasukkan aturan paragraf Arya ke dalam kebijakan perusahaannya, yang melarang perekrutan Mischlinge dan Yahudi sebagai tenaga kerja.^[58] Bukti kemurnian ras bisa diperoleh melalui pemberian sertifikat Arya. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan memperoleh Ahnenpass, yang didapat dengan cara menunjukkan akta kelahiran atau surat baptis untuk membuktikan bahwa kakek-neneknya adalah keturunan Arya.^[59] Ahnenpass juga bisa didapatkan oleh warga negara lain selagi mereka "berdarah Jerman atau terkait."^[60]

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman (15 September 1935), pernikahan antara Yahudi dengan orang Jerman dilarang, begitu pun antara Mischlinge kelas pertama dengan orang Jerman, antara Yahudi dengan Mischlinge kelas kedua, dan antara dua Mischlinge kelas kedua. Mischlinge kelas pertama diperbolehkan menikah dengan Yahudi, tetapi selanjutnya akan digolongkan sebagai Yahudi. Semua pernikahan yang dilakukan oleh blasteran Yahudi dengan orang Jerman memerlukan persetujuan dari Komite Perlindungan Keturunan Jerman, meskipun izin semacam itu jarang diberikan.^[58] Ketetapan tambahan yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1935 memperluas cakupan undang-undang tersebut bagi golongan "Gipsi, Negro, dan peranakan mereka."^[61]

Warga yang dicurigai berhubungan seksual dengan non-Arya didakwa atas tuduhan Rassenschande (pencemaran ras) dan diadili di pengadilan biasa. Bukti yang diberikan kepada Gestapo atas kasus tersebut kebanyakan bersumber dari warga biasa seperti tetangga, rekan kerja, atau pemberi informasi lainnya.^[62] Warga yang dituduh melakukan pencemaran ras dipermalukan di muka umum dengan diarak di jalanan dan dikalungkan poster di leher yang menjelaskan kejahatan mereka.^[63] Para pelanggar biasanya dijatuhi hukuman penjara, dan (sejak 8 Maret 1938) selepas menjalani hukuman, mereka ditangkap kembali oleh Gestapo dan dikirim ke kamp konsentrasi.^[62] Lantaran hukuman mati bagi para pelaku pencemaran ras tidak diatur oleh undang-undang, pengadilan khusus bisa saja digelar untuk memungkinkan hukuman mati bagi beberapa kasus.^[64] Sejak akhir 1935 sampai 1940, sebanyak 1.911 orang dihukum karena Rassenschande. Seiring waktu, cakupan undang-undang tersebut diperluas dengan memidanakan semua bentuk kontak fisik nonseksual, misalnya menyapa seseorang dengan berciuman atau berpelukan.^[62]

Kebanyakan masyarakat Jerman menyetujui Hukum Nürnberg, sebab propaganda Nazi berhasil memengaruhi pandangan masyarakat mengenai keyakinan umum bahwa Yahudi adalah ras yang berbeda. Selain itu, banyak juga masyarakat yang takut menentang rezim Nazi, karena jika melawan mereka akan dianiaya atau dibekuk oleh Gestapo.^[66][67] Warga lega lantaran kekerasan antisemit berhenti setelah diberlakukannya undang-undang tersebut.^[68] Warga non-Yahudi secara bertahap berhenti bersosialisasi dengan Yahudi atau berbelanja di toko-toko milik Yahudi.^[69] Pedagang grosir yang masih menjual dagangannya ke pedagang Yahudi diarak di jalanan dengan poster di leher bertuliskan pengkhianat.^[70] Partai Komunis dan sejumlah pemuka Gereja Katolik mengkritik undang-undang tersebut.^[61] Lantaran khawatir mengenai memburuknya penilaian dari dunia internasional atas pemberlakuan undang-undang tersebut, Kementerian Dalam Negeri baru memberlakukannya secara menyeluruh seusai penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1936, yang diadakan di Berlin pada bulan Agustus.^[36][66]

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan ada kurang lebih 750.000 Mischlinge pada bulan April 1935 (penghitungan seusai perang menyebutkan jumlah Mischlinge sekitar 200.000).^[61] Seiring makin terkucilkannya keberadaan Yahudi dari masyarakat Jerman, Yahudi mengatur acara sosial, sekolah, dan kegiatan mereka sendiri.^[71] Meskipun demikian, permasalahan ekonomi sulit diatasi; banyak perusahaan Yahudi yang gulung tikar karena kekurangan pelanggan. Hal demikian sengaja dilakukan demi mempercepat proses Aryanisasi (pemindahan perusahaan milik Yahudi kepada pemilik non-Yahudi, biasanya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar) yang telah dimulai oleh rezim Nazi sejak tahun 1933, dan makin gencar setelah diberlakukannya Hukum Nürnberg.^[72] Mantan pengusaha kelas menengah atau orang kaya Yahudi terpaksa mengambil pekerjaan kasar untuk menghidupi keluarganya, dan banyak yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali.^[73]

Tujuan awal Nazi mengesahkan undang-undang adalah agar semua Yahudi meninggalkan Jerman, tetapi pindah ke negara lain juga sulit dilakukan. Yahudi diharuskan menyerahkan hingga 90 persen kekayaannya sebagai pajak jika hendak keluar dari Jerman.^[1] Siapa pun yang ketahuan memindahkan dana ke luar negeri akan dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan "penjegalan ekonomi".^[74] Pengecualian adalah dana yang boleh dikirim ke Palestina sesuai ketentuan Perjanjian Haavara, yang memperbolehkan Yahudi untuk memindahkan sebagian aset mereka dan beremigrasi ke negara tersebut. Kurang lebih 52.000 Yahudi beremigrasi ke Palestina sesuai ketentuan perjanjian tersebut antara tahun 1933 dan 1939.^[75]

Pada awal Perang Dunia II tahun 1939, kurang lebih 250.000 dari 437.000 Yahudi Jerman telah beremigrasi ke Amerika Serikat, Palestina, Britania Raya, dan negara-negara lainnya.^[76][77] Pada tahun 1938, hampir mustahil bagi calon emigran Yahudi untuk menemukan negara yang bersedia menerima mereka.^[78] Seusai pemberontakan Arab 1936-1939, Britania Raya menolak menerima lebih banyak Yahudi di Palestina karena khawatir akan semakin memperburuk gejolak di kawasan tersebut.^[79] Pihak-pihak nasionalis dan xenofobia di negara-negara lain mendesak pemerintahnya agar tidak menerima gelombang imigran Yahudi, terutama imigran miskin.^[80] Rencana Madagaskar, sebuah usulan pemindahan massal Yahudi Eropa ke Madagaskar, terbukti mustahil untuk dilaksanakan.^[81] Sejak pertengahan 1941, pemerintah Jerman memulai rencana pemusnahan Yahudi Eropa secara massal.^[82] Jumlah keseluruhan Yahudi yang dibunuh semasa Holokaus diperkirakan mencapai 5,5 hingga 6 juta orang.^[83] Perkiraan jumlah orang Romani yang tewas dalam Porajmos berkisar antara 150.000 hingga 1.500.000 orang.^[84]

Beberapa negara Blok Poros lainnya memberlakukan Hukum Nürnberg ciptaan mereka sendiri.

• Pada tahun 1938, Italia Fasis memberlakukan hukum rasial Italia dan Manifesto Ras yang mencabut kewarganegaraan Yahudi dan melarang hubungan seksual serta pernikahan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi Italia.^[85]
• Hungaria mengesahkan sejumlah undang-undang pada tanggal 28 Mei 1938 dan 5 Mei 1939, yang melarang Yahudi bekerja di berbagai profesi. Undang-undang ketiga, yang disahkan pada bulan Agustus 1941, menggolongkan Yahudi sebagai orang-orang yang lahir dari dua generasi Yahudi, dan melarang hubungan seksual atau pernikahan antara Yahudi dengan non-Yahudi.^[86]
• Pada tahun 1940, Garda Besi yang berkuasa di Rumania memberlakukan Undang-Undang Penentuan Status Hukum Yahudi Rumania.^[87]
• Pada tahun 1941, Codex Judaicus diberlakukan di Slowakia.^[88]
• Pada tahun 1941, Bulgaria memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Bangsa.^[89]
• Pada tahun 1941, Ustaše di Kroasia memberlakukan undang-undang penggolongan Yahudi dan pembatasan interaksi dengan Yahudi.^[90]
• Meskipun Kekaisaran Jepang tidak merancang atau mengesahkan undang-undang apa pun, ia menerapkan kebijakan yang menyasar Yahudi di beberapa negara yang didudukinya, seperti Indonesia dan Singapura.^[91][92]

Naskah asli undang-undang yang ditandatangani Hitler ditemukan oleh Korps Kontraintelijen Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1945. Naskah tersebut jatuh ke tangan Jenderal George S. Patton, yang melanggar aturan dengan menyimpannya, sebab temuan semacam itu harus diserahkan kepada pemerintah. Dalam kunjungannya ke Los Angeles pada tahun 1945, ia menyerahkannya ke Perpustakaan Huntington, tempat naskah tersebut disimpan di dalam brankas tahan bom. Perpustakaan Huntington baru mengungkapkan keberadaan dokumen tersebut pada tahun 1999, dan meminjamkannya secara permanen ke Pusat Kebudayaan Skirball, yang kemudian dipamerkan kepada masyarakat umum. Dokumen tersebut lalu dipindahkan ke Arsip Nasional Amerika Serikat di Washington pada bulan Agustus 2010.^[93][94]

• Apartheid di Afrika Selatan
• Hukum Jim Crow
• Nazisme dan ras
• Konferensi Wannsee

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Nuremberg Laws.

Wikisource Jerman memiliki teks asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Nuremberg Laws

• Rise of the Nazis and Beginning of Persecution di situs web Yad Vashem