Mulyadi (politikus, lahir 1963)
Mulyadi | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Mulai menjabat 1 Oktober 2024 | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Barat II |
| Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 23 September 2020[1] | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Barat II |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 13 Februari 1963 Bukit Apit, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Demokrat |
| Suami/istri | Amara Marwa Ratifa |
| Anak | 2 |
| Orang tua | K. St. Palindih (ayah)[3] |
| Almamater | Universitas Trisakti |
| Pekerjaan | Politikus, pengusaha |
  | |
Ir. H. Mulyadi (lahir 13 Februari 1963) adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR-RI empat periode sejak 2009 (2009-2014, 2014-2019, 2019-2020, dan 2024–2029). Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilgub 2020.[4] Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[5] Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatera Barat, yakni 144.954 suara.[6]
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]Mulyadi mengenyam pendidikan di SD Negeri 19 Bukit Apit, Bukittinggi (1976), SMP Negeri Gadut Kab. Agam (1980), dan SMA Negeri 11 Bandung (1983). Ia meraih gelar Sarjana Muda Teknik Lingkungan dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung pada 1987, kemudian Sarjana Teknik Lingkungan dari Universitas Trisakti Jakarta pada 1994.[7]
Kasus
[sunting | sunting sumber]Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[8][9][10]
Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[11][12] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[13]
Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.[14][15]
Karier
[sunting | sunting sumber]Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[16]
Pada pemilihan umum 2024, Mulyadi kembali berhasil terpilih sebagai Anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Sumatera Barat II. Ia berhasil memperoleh 103.683 suara.[17] Ia dilantik pada 1 Oktober 2024.[18]
Sejarah elektoral
[sunting | sunting sumber]| Pemilu | Lembaga legislatif | Daerah pemilihan | Partai politik | Perolehan suara | Hasil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dewan Perwakilan Rakyat | Sumatera Barat II | Partai Demokrat | 63.367[19] |  Terpilih
| |
| 2014 | Dewan Perwakilan Rakyat | Sumatera Barat II | 84.563[20] | Terpilih
| ||
| 2019 | Dewan Perwakilan Rakyat | Sumatera Barat II | 144.954[21] | Terpilih
| ||
| 2024 | Dewan Perwakilan Rakyat | Sumatera Barat II | 103.683[17] | Terpilih
| ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-02. Diakses tanggal 2020-12-20.
- ^ Elrahmani, Gunayev Sri (7 Des 2020). "Inilah Rezka Oktoberia, Anggota DPR-RI Pengganti Mulyadi, Catatkan Sejarah Bagi Luhak Limopuluah". Diakses tanggal 9 Sep 2024.
- ^ https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_CAKADA_3_0129200107_Mulyadi.pdf[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Pilgub Sumbar 2020, Demokrat Siapkan Mulyadi Jadi Cagub". Diakses tanggal 9 Sep 2024.
- ^ "Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019". kumparan. Diakses tanggal 2020-11-18.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-26. Diakses tanggal 2019-10-26.
- ^ "MULYADI - CALON ANGGOTA DPR-RI" Diarsipkan 2016-03-05 di Wayback Machine. Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 21 Mei 2015
- ^ "Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK". Rmol.co. Diakses tanggal 2019-05-08.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Batubara, Puteranegara. "Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie". Okezone.com. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ moses, Mustafa (2016-06-29). moses, Mustafa, ed. "Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ Arigi, Fikri (2020-01-19). Wibowo, Kukuh S., ed. "Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ KlikPositif. "Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif". Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-25. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ Yusfita, Rizka Desri. "Foto Mobilnya Pakai Nopol Polisi Viral, Anggota DPR Mulyadi : Gak Mungkin Rakyat Sama dengan Pejabat". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Terkait Pilkada". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05.
- ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Panggil Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Senin Besok". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05.
- ^ Putri, Budiarti Utami (2020-09-06). Amirullah, ed. "Profil Mulyadi, Cagub Sumbar yang Kembalikan Rekomendasi PDIP". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ a b Fardi, Darwina (8 Apr 2024). "Hasil Resmi Pemilu 2024, Ini 14 Caleg DPR RI Sumbar Terpilih Periode 2024-2029". Diakses tanggal 1 Okt 2024.
- ^ "Daftar 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini Halaman all - Kompas.com". Diakses tanggal 1 Okt 2024.
- ^ "Pemilu Calon 2014-Indonesia". www.pemilu.asia. Diakses tanggal 9 Sep 2024.
- ^ MA, Dr phil Ridho Al-Hamdi (25 Sep 2019). "Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen Modul Praktikum Tata Kelola Pemilu". Samudra Biru. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ "Hasil Pemilu 2019". kpu.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-20. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Josrizal Zain |
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatera Barat 2018—sekarang |
Petahana |
 | Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |