Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan; Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
Bidang tugas	Transportasi
Slogan	Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Nomenklatur sebelumnya
	Departemen Perhubungan (1945–2010); Kementerian Perhubungan (2010–sekarang);
Susunan organisasi
Menteri	Dudy Purwagandhi
Wakil Menteri	Suntana
Sekretaris Jenderal	Novie Riyanto Raharjo
Inspektur Jenderal	M. Pramintohadi Sukarno
Direktur Jenderal
Perhubungan Darat	Irjen. Pol. Hendro Sugiatno
Perhubungan Laut	Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc
Perhubungan Udara	Arif Toha Tjahjagama
Perkeretaapian	Ir. Moh. RIsal Wasal
Integrasi Transportasi dan Multimoda	-
Kepala Badan
Kebijakan Transportasi	Gede Pasek Suardika
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Djoko Sasono
Staf Ahli
Logistik Multimoda dan Keselamatan	Cris Kuntadi
Kepala Pusat
Data dan Teknologi Informasi	Capt. Avirianto
Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Marwanto Heru Santoso
Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	M. I Derry Aman
Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	M.Abrar Tuntalanai
Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Capt. Sukirno, M.M.Tr., M.Mar.
LPNK yang dikoordinasikan
	• Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 8; Jakarta Pusat 10110; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	dephub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub RI dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Dudy Purwagandhi^[1].

Tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:^[2]

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan terdiri atas:^[2]^[3]

Sekretariat Jenderal
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Biro Umum; dan
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
3. Direktorat Angkutan Jalan;
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
3. Direktorat Kepelabuhanan;
4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5. Direktorat Kenavigasian; dan
6. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Angkutan Udara;
3. Direktorat Bandar Udara;
4. Direktorat Keamanan Penerbangan;
5. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
1. Sekretariat Badan;
2. Direktorat Prasarana;
3. Direktorat Lalu Lintas; dan
4. Direktorat Angkutan
Inspektorat Jenderal
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV; dan
6. Inspektorat Investigasi
Badan Kebijakan Transportasi
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
3. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
4. Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan; dan
5. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Terdapat sejumlah staf ahli yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan
Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan
Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Terdapat pula beberapa pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Sejarah

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan.

Unsur	Perpres 40/2015	Perpres 23/2022
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Staf ahli	Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan	Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Lihat pula

Referensi

^ "Serah Terima Jabatan Menteri Perhubungan, Konektivitas Transportasi Akan Diutamakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia". www.dephub.go.id. Diakses tanggal 2024-10-22.
^ ^a ^b Pemerintah Indonesia (24 Januari 2022). "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan".
^ Kementerian Perhubungan (24 Agustus 2022). "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan".

[1] "Serah Terima Jabatan Menteri Perhubungan, Konektivitas Transportasi Akan Diutamakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia". www.dephub.go.id. Diakses tanggal 2024-10-22.

[:0-2] Pemerintah Indonesia (24 Januari 2022). "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan".

[3] Kementerian Perhubungan (24 Agustus 2022). "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan".

[1]