Mahkota (Britania Raya)

Kemahkotaan (bahasa Inggris: The Crown) merupakan konsep teori hukum kenegaraan yang digunakan di negara-negara Alam Persemakmuran dan daerah-daerahnya (seperti Dependensi, Wilayah Seberang Laut).^[1] Istilah ini digunakan untuk menandakan sang raja/ratu baik dalam peran pribadinya sebagai Kepala Persemakmuran, atau sebagai penguasa dari alam wilayahnya. Dalam bahasa umum, kemahkotaan mengacu pada fungsi dari pemerintahan dan pelayanan sipil.^[2]

Sebagai suatu perusahaan perseorangan, kemahkotaan merupakan perwujudan hukum dari pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari sistem monarki yang berlaku di negara-negara persemakmuran. Negara-negara ini merupakan negara-negara merdeka yang disatukan oleh uni personal dari penguasa monarki yang sama.^[3] Konsep kemahkotaan pertama kali berkembang di Inggris sebagai pemisah antara mahkota fisik yang harfiah juga kepemilikan harta kerajaan dengan kepala kerajaan itu sendiri juga kepemilikan harta pribadinya. Konsep ini lalu menyebar seiring dengan kolonisasi Britania dan saat ini tercatat dalam kamus hukum Britania Raya beserta dependensinya, juga 15 negara persemakmuran lainnya.^[4] Konsep ini berbeda dengan mahkota fisik seperti Perhiasan Mahkota Britania Raya.

Banyak istilah di negara-negara persemakmuran yang berasal dari konsep ini, seperti tanah mahkota (Crown land) yang sama dengan istilah tanah umum atau tanah negara.^[5] Terdapat juga istilah-istilah jabatan seperti Menteri kemahkotaan (Minister of the Crown) dan Jaksa kemahkotaan (Crown prosecutor).^[6]^[7]

Rujukan

^ Michael Jackson, D. (2013), The Crown and Canadian Federalism - D. Michael Jackson - Google Books, ISBN 978-1-4597-0989-8
^ Carroll, Alex (2003). Constitutional and Administrative Law. Pearson/Longman. hlm. 7. ISBN 978-0-582-47343-0.
^ Phillips, Owen Hood (1957). The Constitutional Law of Great Britain and the Commonwealth (dalam bahasa Inggris). Sweet & Maxwell.
^ "Practical Law UK Signon". signon.thomsonreuters.com. Diakses tanggal 2021-04-24.
^ "Crown land | British land tenure". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-24.
^ J., W. I. (1937). "The Ministers of the Crown Act, 1937". The Modern Law Review. 1 (2): 145–148. ISSN 0026-7961.
^ "About CPS | The Crown Prosecution Service". www.cps.gov.uk. Diakses tanggal 2021-04-24.

[Jackson-1] Michael Jackson, D. (2013), The Crown and Canadian Federalism - D. Michael Jackson - Google Books, ISBN 978-1-4597-0989-8

[2] Carroll, Alex (2003). Constitutional and Administrative Law. Pearson/Longman. hlm. 7. ISBN 978-0-582-47343-0.

[3] Phillips, Owen Hood (1957). The Constitutional Law of Great Britain and the Commonwealth (dalam bahasa Inggris). Sweet & Maxwell.

[4] "Practical Law UK Signon". signon.thomsonreuters.com. Diakses tanggal 2021-04-24.

[5] "Crown land | British land tenure". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-24.

[6] J., W. I. (1937). "The Ministers of the Crown Act, 1937". The Modern Law Review. 1 (2): 145–148. ISSN 0026-7961.

[7] "About CPS | The Crown Prosecution Service". www.cps.gov.uk. Diakses tanggal 2021-04-24.

[1]