Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementan menyelenggarakan fungsi:^[3]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
7. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Kementerian Pertanian terdiri atas:^[1]

1. Sekretariat Jenderal
   1. Biro Perencanaan
   2. Biro Organisasi dan Kepegawaian
   3. Biro Hukum
   4. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
   5. Biro Umum dan Pengadaan
   6. Biro Kerja Sama Luar Negeri
   7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
2. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
   1. Sekretariat Direktorat Jenderal
   2. Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan
   3. Direktorat Irigasi Pertanian
   4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
   5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
   6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
   1. Sekretariat Direktorat Jenderal
   2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
   3. Direktorat Serealia
   4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
   5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
   6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5. Direktorat Jenderal Hortikultura
   1. Sekretariat Direktorat Jenderal
   2. Direktorat Perbenihan Hortikultura
   3. Direktorat Buah dan Florikultura
   4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
   5. Direktorat Perlindungan Hortikultura
   6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan
   1. Sekretariat Direktorat Jenderal
   2. Direktorat Perbenihan Perkebunan
   3. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
   4. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
   5. Direktorat Perlindungan Perkebunan
   6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
   1. Sekretariat Direktorat Jenderal
   2. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
   3. Direktorat Pakan
   4. Direktorat Kesehatan Hewan
   5. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
   6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
8. Inspektorat Jenderal
   1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
   2. Inspektorat I
   3. Inspektorat II
   4. Inspektorat III
   5. Inspektorat IV
   6. Inspektorat Investigasi
9. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
    1. Sekretariat Badan
    2. Pusat Penyuluhan Pertanian
    3. Pusat Pendidikan Pertanian
    4. Pusat Pelatihan Pertanian

Terdapat beberapa staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, yaitu:

1. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian
2. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional
3. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian
5. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaarr, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi

Selain, itu terdapat beberapa staf khusus Menteri Pertanian, yaitu:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian
2. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian
3. Staf Khusus Menteri Bidang Kelembagaan dan Tata Hubungan Kerja

Terdapat pula beberapa unit eselon IIa yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:

1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
2. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
3. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian
4. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380).^[4] Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub.^[4] Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934).^[5] Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.^[5]

Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan.^[4] Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.^[4]

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Pertanian.

• Daftar Menteri Pertanian Indonesia
• Daftar Wakil Menteri Pertanian Indonesia