Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Tugas dan fungsi Kementerian Parisiwata belum ditetapkan secara resmi. Nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ruang lingkup ekonomi kreatif tersebut meliputi subsektor aplikasi, pengembangan gim, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, mode, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.^[1]

Susunan organisasi Kementerian Parisiwata belum ditetapkan secara resmi. Nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
2. Deputi Bidang Kebijakan Strategis
3. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
5. Deputi Bidang Industri dan Investasi
6. Deputi Bidang Pemasaran
7. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan
8. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
9. Inspektorat Utama
10. Pusat Data dan Sistem Informasi
11. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
13. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha
15. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas
16. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis^[2]

Berikut ini sejarah penamaan departemen atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pariwisata:

• Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983–1998)
• Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
• Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (Kemenegparsen) (1999–2000)
• Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2004)
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) (2000-2001, 2004–2009)
• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014, 2019–2024)^[3]
• Kementerian Pariwisata (2014–2019, 2024–sekarang)

Penyelenggaraan kegiatan Kemenparekraf didasarkan kepada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.^[4][5]

• Pesona Indonesia, kampanye pariwisata Indonesia dari Kemenparekraf RI