Kabinet Pembangunan II

Kabinet Pembangunan II
Kabinet Pembangunan II
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	28 Maret 1973
Diselesaikan	29 Maret 1978
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Hamengkubuwana IX
Jumlah menteri	22
Total jumlah menteri	25
Partai anggota	Golongan Karya; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Demokrasi Indonesia; Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan I
Pengganti	Kabinet Pembangunan III

Kabinet Pembangunan II ^[1] adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengkubuwana IX. Kabinet ini diumumkan pada 27 Maret 1973 dan bertugas sejak 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978.

Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun.

Pada masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Lima belas Januari) pada tanggal 15 Januari 1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia.

Sapta Krida

Sapta Krida Kabinet Pembangunan II adalah sebagai berikut:

Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik.
Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan & ketertiban.
Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi.
Menyelesaikan Repelita I dan selanjutnya menyiapkan dan melaksanakan Repelita II.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan penertiban dan pendayagunaan aparatur.
Menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Hamengkubuwana IX

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan II.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Departemen
1	Menteri Dalam Negeri	Amir Machmud	28 Maret 1973	29 Maret 1978
2	Menteri Luar Negeri	Adam Malik^[a]	28 Maret 1973	1 Oktober 1977
2	Menteri Luar Negeri	Syarif Thayeb (ad-interim)	1 Oktober 1977	29 Maret 1978
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI	Maraden Panggabean	28 Maret 1973	29 Maret 1978
4	Menteri Kehakiman	Oemar Senoadji^[b]	28 Maret 1973	22 Januari 1974
4	Menteri Kehakiman	Mochtar Kusumaatmadja	22 Januari 1974	29 Maret 1978
5	Menteri Penerangan	Mashuri Saleh^[a]	28 Maret 1973	1 Oktober 1977
5	Menteri Penerangan	Sudharmono (ad-interim)	1 Oktober 1977	29 Maret 1978
6	Menteri Perindustrian	M. Jusuf	28 Maret 1973	29 Maret 1978
7	Menteri Perdagangan	Radius Prawiro	28 Maret 1973	29 Maret 1978
8	Menteri Agama	Abdul Mukti Ali	28 Maret 1973	29 Maret 1978
9	Menteri Keuangan	Ali Wardhana^[c]	4 April 1973	29 Maret 1978
10	Menteri Pertanian	Thoyib Hadiwidjaja	28 Maret 1973	29 Maret 1978
11	Menteri Pertambangan	Mohammad Sadli	28 Maret 1973	29 Maret 1978
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik	Sutami	28 Maret 1973	29 Maret 1978
13	Menteri Perhubungan	Emil Salim	28 Maret 1973	29 Maret 1978
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Sumantri Brodjonegoro^[d]	28 Maret 1973	18 Desember 1973
		J.B. Sumarlin (ad-interim)	18 Desember 1973	22 Januari 1974
		Syarif Thayeb	22 Januari 1974	29 Maret 1978
15	Menteri Kesehatan	G.A. Siwabessy	28 Maret 1973	29 Maret 1978
16	Menteri Sosial	Mohammad Syafa'at Mintaredja	28 Maret 1973	29 Maret 1978
17	Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi	Subroto	28 Maret 1973	29 Maret 1978
Menteri negara
18	Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan/Kepala Bappenas	Widjojo Nitisastro	28 Maret 1973	29 Maret 1978
19	Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat	Sunawar Sukowati	28 Maret 1973	29 Maret 1978
20	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Kepala Bappenas	J.B. Sumarlin	28 Maret 1973	29 Maret 1978
21	Menteri Negara Riset	Sumitro Djojohadikusomo	28 Maret 1973	29 Maret 1978
22	Menteri Negara Administrasi dan Keuangan/Sekretaris Negara	Sudharmono	28 Maret 1973	29 Maret 1978

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan II:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Ali Said	4 April 1973	18 Februari 1981
2	Gubernur Bank Indonesia	Rachmat Saleh	4 April 1973	5 April 1978
3	Panglima KOPKAMTIB	Sumitro^[e]	4 April 1973	2 Maret 1974
3	Panglima KOPKAMTIB	Soeharto^[f]	2 Maret 1974	29 Maret 1978

Catatan Kaki

^ ^a ^b Adam Malik diangkat menjadi Ketua MPR/DPR RI. Sedangkan, Mashuri Saleh dilantik menjadi anggota MPR/DPR RI.
^ Oemar Senoadji diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.
^ Ali Wardhana sebenarnya dilantik pada 28 Maret 1973, tetapi baru dilantik karena dia saat itu bertugas di luar negeri.
^ Sumantri Brodjonegoro meninggal dunia saat menjabat.
^ Sumitro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib.
^ Sejak 2 Maret 1974, tetapi yang melaksanakan tugasnya adalah Laksamana Soedomo.

Referensi

Buku

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 332–344, ISBN 979-428-499-8.
Winarno, Bondan. 2013. J.B. Sumarlin Cabe Rawit yang Lahir di Sawah. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Koran dan Lain-Lain

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tertanggal 28 Maret 1973.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan I	Kabinet Pembangunan II 1973–1978	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan III

[Pelantikan_DPR/MPR-2] Adam Malik diangkat menjadi Ketua MPR/DPR RI. Sedangkan, Mashuri Saleh dilantik menjadi anggota MPR/DPR RI.

[3] Oemar Senoadji diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.

[4] Ali Wardhana sebenarnya dilantik pada 28 Maret 1973, tetapi baru dilantik karena dia saat itu bertugas di luar negeri.

[5] Sumantri Brodjonegoro meninggal dunia saat menjabat.

[6] Sumitro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib.

[7] Sejak 2 Maret 1974, tetapi yang melaksanakan tugasnya adalah Laksamana Soedomo.

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tertanggal 28 Maret 1973.

[1]