Imigrasi ke Kanada

Kondisi kemasyarakatan di Kanada termasuk progresif. Imigrasi ke Kanada diatur dan dipermudah melalui Undang-Undang Multikulturalisme Kanada. Para imigran di Kanada memiliki peluang yang tinggi untuk bekerja secara mandiri di Kanada dibandingkan dengan penduduk lokalnya. Karena itu, pelayanan umum dan bantuan sosial di Kanada pada umumnya tidak banyak digunakan oleh para imigran di Kanada.^[1]

Kanada merupakan salah satu negara yang memberikan status legal bagi para imigran yang akhirnya menjadi sebagian besar dari warga negaranya. Para imigran di Kanada tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan penduduk asli, kecuali dari bahasa yang mereka gunakan.^[2] Kanada merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Pengungsi tahun 1967. Penandatanganan Kanada dalam kedua dokumen tersebut baru dilakukan pada tanggal 4 Juni 1969.^[3] Kemudian, Kanada mulai terlibat dalam penerimaan pengungsi setelah meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi. Pada tahun 1980, Kanada menampung sebanyak 40.271 pengungsi dari Indochina.^[4]

Pada awal tahun 2000, Kanada juga menjadi salah satu negara khusus sebagai tujuan migrasi pengungsi dari Timur Tengah. Ini terjadi setelah dimulainya beberapa konflik di Timur Tengah pada masa tersebut.^[5] Sejak tahun 2005, Kanada juga menjadi salah satu negara utama penerima pengungsi Myanmar yang sebelumnya telah mengungsi di negara Thailand.^[6]

Selama periode 2006–2015, kebijakan pengungsi di Kanada mengalami perubahan. Kanada menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempersulit pengungsi untuk masuk ke Kanada. Pada periode tersebut, kebijakan pengungsi ditetapkan oleh Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper. Alasan penerapan kebijakan ini karena Partai Konservatif Kanada mengantisipasi isu kemananan di Kanada akibat menampung terlalu banyak pengungsi.^[7]

Pada akhir tahun 2015, Justin Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada. Ia kemudian menetapkan kebijakan baru untuk pengungsi dengan sifat keterbukaan. Kanada menerima masuknya pengungsi Suriah ke negara mereka. Kebijakan ini berkaitan dengan partisipasi Kanada dalam mengatasi pengungsi sebagai anggota Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. Pada awal Januari 2016, Kanada telah menerima pengungsi dari Suriah sebanyak 39 ribu orang.^[3]

Penerimaan dan penolakan pengungsi di Kanada diatur dalam undang-undang imigrasi dan perlindungan pengungsi Kanada. Jenis pemeriksaan untuk penerimaan dan penolakan adalah pemeriksaan sidik jari dan wawancara. Penolakan terhadap pengungsi di Kanada akan ditetapkan jika ada bukti terkait masalah keamanan, tindakan kriminal serius, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran hak asasi manusia setelah pemeriksaan. Pemerintah Kanada juga memprioritaskan penerimaan pengungsi untuk wanita dan anak-anak bagi pengungsi dari Suriah. Kebijakan ini berlaku agar penanganan terorisme melalui pengungsi Suriah ke Kanada dapat diatasi oleh kekuatan militer di Kanada.^[8]

Bersamaan dengan kebijakan peningkatan penerimaan pengungsi, Kanada juga mengalami peningkatan anggaran khususnya untuk pengungsi dari Suriah. Pada tahun 2016 hingga 2017, Kanada telah menghabiskan setidaknya CAD$ 413 juta per tahun untuk 40 ribu pengungsi dari Suriah. Anggaran ini digunakan untuk biaya relokasi, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan bagi para pengungsi. Setiap orang yang menjadi pengungsi rata-rata memerlukan dana sebesar CAD$ 4 ribu tiap tahunnya.^[3]

Pada tanggal 29 Januari 2017, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menerbitkan perintah eksekutif bertajuk “Perlindungan Bangsa dari Teroris Asing Masuk ke Amerika Serikat”. Di dalamnya terdapat kebijakan keimigrasian di Amerika Serikat yang menetapkan larangan penerimaan imigran dari tujuh negara mayoritas muslim. Ketujuh negara ini adalag Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya. Larangan tersebut diberlakukan selama 90 hari sejak penerbitan kebijakan ini. Selain itu, Amerika Serikat juga menetapkan penundaan penerimaan pengungsi selama 120 hari sejak diterbitkannya kebijakan ini. Larangan ini diberlakukan kepada pengungsi, penduduk sah, dan pemilik kewarganegaraan ganda selain Amerika Serikat dan Kanada. Kelompok lain yang termasuk dalam larangan ini adalah pemegang kartu hijau Amerika Serikat dari tujuh negara tersebut.^[9] Karena kebijakan imigran di Amerika Serikat, Kanada menetapkan kebijakan untuk menerima pengungsi yang ditolak oleh Amerika Serikat. Alasannya berkaitan dengan pengamanan ekonomi Kanada atas Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan ekspor utama bagi Kanada.^[10]

Kanada termasuk salah satu negara dengan kebanyakan imigrannya bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi.^[11] Proporsi imigran yang bekerja di subsektor teknologi informasi dan komunikasi mencapai 50% dari keseluruhan total pekerja. Penyebabnya adalah terjadinya migrasi internasional pada pekerja di Kanada untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, migrasi ini juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan pekerja lokal di Kanada untuk sektor ini yang berkebalikan dengan banyaknya permintaan pekerjaannya.^[12]

Asosiasi Muslim Kanada melansir bahwa sebagian besar imigran Muslim yang ada di Kanada betasal dari Pakistan, Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. Muslim di Kanada menetap secara berpusat di Provinsi Ontario, Provinsi Québec dan British Columbia. Seperlima dari mereka lahir di Kanada. Pada tahun 2013, sensus penduduk di Kanada menyatakan bahwa populasi penduduk Muslim di Kanada sebesar 2,8% dari jumlah penduduk sebanyak 32,8 juta jiwa.^[13]

• Anshori, M. H., Efendi, J., dan Adiwena, W. (2017). Beyond Charity: Kebijakan, Praktek, dan Tantangan dalam Menangani Krisis Pengungsi di Asia Tenggara (PDF). Jakarta: The Habibie Center. ISBN 978-602-19242-7-3.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)

• Eldiati, Ressa Fatika (2020). "Analisis Kebijakan Penerimaan Pengungsi Suriah Oleh Kanada Pada Masa PM Trudeau". Frequency of International Relations. 1 (2): 285–313. 

• International Labour Organization (2020). Kurangnya keterampilan dan migrasi tenaga kerja pada bidang informasi dan teknologi komunikasi di Kanada, Tiongkok, Jerman, India, Indonesia, Singapura dan Thailand (PDF). Jakarta: International Labour Organization. ISBN 978-922-033-580-2.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

• Pujayanti, Adirini (2017). "Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Donald Trump" (PDF). Majalah Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. IX (3). ISSN 2088-2351.