Andry Rajoelina

Sebagai ketua gerakan Tanora malaGasy Vonona (TGV, "Pemuda Malagasi Tangguh"), Andry Rajoelina mencalonkan diri menjadi wali kota ibu kota negara. Meskipun harus menghadapi lawan yang merupakan wali kota menjabat dan didukung oleh presiden Ravalomanana, Rajoelina terpilih sebagai wali kota tanggal 12 Desember 2007 dengan memperoleh 63.3% suara.

Tugas berat pertamanya adalah mengatasi hutang kota yang bertumpuk. Namun tantangan politik beratnya adalah penentangan yang muncul dari kubu pemerintah pusat.

Sejak terpilih sebagai wali kota, ia menjadi tokoh vokal yang kritis terhadap kepemimpinan Ravalomanana. Pada tanggal 13 Desember 2008 Pemerintah menutup stasiun VIVA. Keputusan ini menyusul disiarkannya wawancara dengan mantan kepala negara, Didier Ratsiraka, yang dinilai Pemerintah "akan mengganggu kedamaian dan keamanan".^[1]

Pada tanggal 31 Januari 2009, Rajoelina mengumumkan secara sepihak pada suatu rapat umum bahwa dirinya adalah pemimpin Republik Malagasi, "Karena presiden dan pemerintah tidak melakukan tugasnya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya akan menyelenggarakan semua urusan kepemerintahan sejak sekarang." Ditambahkannya, ia akan mengirim surat kepada Parlemen untuk meminta agar Ravalomanana mengundurkan diri.^[2] Akibat tindakannya, Rajoelina diberhentikan sebagai wali kota pada tanggal 3 Februari 2009 dan Guy Randrianarisoa ditunjuk untuk menggantikannya sebagai ketua dewan khusus pemerintahan kota. Rajoelina menafikan pemberhentian ini dan pada hari berikutnya ia menunjuk penggantinya sendiri, Michele Ratsivalaka.^[3][4]

Akibat berbagai demonstrasi massa yang digerakkan Rajoelina dan juga dukungan militer terhadapnya, Presiden Ravalomanana menyerahkan kekuasaan ke tangan militer pada tanggal 17 Maret 2009.^[5][6] Pihak militer kemudian menyerahkan kekuasaan ke tangan Rajoelina.^[7] Penentangan muncul dari Uni Afrika, yang menilai penyerahan kekuasaan kepada Rajoelina adalah ilegal dan inkonstitusional.^[8] Uni Eropa juga menyatakan bahwa Rajoelina tidak sah menduduki posisi kepresidenan^[9] meskipun Mahkamah Konstitusi Madagaskar telah mengesahkan kedudukannya pada tanggal 18 Maret 2009. ^[10][11]

Pada Juni 2023, pengungkapan kewarganegaraan Prancis mengarah pada pembukaan penyelidikan parlementer, diikuti dengan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi Tinggi oleh sekelompok warga diaspora Malagasi di Prancis.[1].